jelaskan faktor penyebab utama terjadinya pemberontakan PRRI/ PERMESTA

adax pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai otonomi daerah, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pimpinan di luar Jawa (Daerah) terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Pusat) yang dilakukan para pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralistis & berorientasi Jawa. Sementara sebaliknya, Pusat menganggap bahwa pendapatan Daerah diperuntukkan bagi kepentingan nasional. Pergolakan seperti ini muncul pertama kali di Sumatera pada pertengahan 1950.
Kebijakan Kabinet ketika dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo, lebih mementingkan politik luar negeri dan penggalangan massa politik lewat dropping pegawai dari pusat ke daerah2. Hal yang disebut terakhir berdampak pada terpinggirkannya putra2 daerah untuk tampil membangun daerahnya sendiri. Jenderal Nasution sebenarnya juga cukup risau dengan kenyataan bahwa di Sumatera Tengah jabatan gubernur, residen, jaksa dan kepala polisi semuanya dari Jawa, kecuali pimpinan militer yang asli daerahnya.

Kehancuran sistem perekonomian Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1929 dan berlanjut saat pecahnya revolusi. Setelah penyerahan kedaulatan, pernah diusahakan beberapa upaya perbaikan, misalnya:

- Rencana Urgensi Perekonomian, pada Kabinet Natsir (1951)
- Biro Perancang Negara, pada Kabinet Sukiman (1952)
- Garis-Garis Besar Rancangan Pembangunan Lima Tahun 1950 – 1960

Namun sejak 1953 haluan politik dinilai tidak kondusif bagi pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini ditandai dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah pusat dalam penggunaan sumber devisa, pemberian ijin atau fasilitias istimewa kepada anggota partai penyokongya dan birokrasi yang berbelit2. Hal ini berimbas, salah satunya, pada kesejahteraan prajurit TNI yang membuat pimpinan2 militer di daerah kecewa. Maka mereka menempuh jalan sendiri2 dalam menghimpun dana, yaitu melakukan perdagangan tanpa prosedur yang seharusnya. Oleh pemerintah pusat kegiatan para petinggi militer di daerah itu disebut “barter”.

Ketidakpuasan di daerah2 ini diperburuk dengan kondisi internal tentara, khususnya AD, yang tidak kompak & bisa dibilang terpecah belah. Malah menurut 1 studi menilai pemberontakan tidak akan terjadi jika AD tetap bersatu (lihat "Keterlibatan Australia Dalam Pemberontakan PRRI/Permesta). Perpecahan di tubuh AD ini ditandai dengan peristiwa 17 Oktober 1952 dimana, menurut 1 versi, pimpinan AD mengajukan petisi kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan Parlemen. Tindakan ini mendapat kecaman dari internal AD yang kontra 17 Oktober 1952 yang berbuntut pada diberhentikannya Mayjen Nasution dari jabatan KSAD. Masalah ini berbuntut panjang & menjadi salah 1 sebab yang mendorong perwira2 di Daerah ikut serta dalam PRRI/Permesta.

Faktor lain adalah perkembangan politik dalam negeri dimana Pusat mengambil kebijakan "mengampuni" PKI & memberikan kesempatan berkembang biak di Indonesia. Hasilnya, PKI masuk dalam 4 besar parpol di Pemilu 1955.

Secara ringkas oleh R.Z. Leirissa ditulis dalam bukunya “PRRI/Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis”, ada 4 penyebab menjelang pergolakan, yaitu: (1) Gagalnya Sistem Politik; (2) Gagalnya Pembangunan Ekonomi; (3) Ancaman Komunisme di Indonesia; dan (4) Kesenjangan Internal Angkatan Darat.