Jabarkan dampak kependudukan jepang di indonesia dibidang birokrasi dan militer

Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya UU No. 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan UU No. 28 tentang Pemerintah Syu dan Tokubetsushi Syi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan tersebut merupakan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang, yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah Selatan.Sesuai dengan UU tersebut, seluruh kota di Jawa-Madura (kecuali Solo dan Yogyakarta) dibagi atas syu, syi, gen, son, dan ku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang, daerah pemerintahan yang tertinggi, yaitu Syu. Meskipun luas wilayah syu sebesar wilayah karesidenan, namun fungsinya berbeda. Apabila residen merupakan pembantu gubernur, maka Syu adalah pemerintahan otonomi dibawah shocukan yang berkedudukan sama dengan gubernur.Pada masa pendudukan Jepang juga dibentuk Chou Sangi yang fungsinya tidak jauh dari Volkstraad. Dalam volkstraad masih dapat dilakukan kritik pemerintah dengan bebas, sebaliknya chou sangi tidak dapat melakukan hal itu.Masa pendudukan Jepang rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat di bidang militer. Mereka dapat kesempatan untuk berlatih militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, masuk organisasi militer bahkan ikut latihan perang.Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih menduduk dengan beragam latihan kemiliteran.Bekas pasukan PETA itulah yang menjadi Badan Keamanan Rakyat (BPR), yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).